Sssts...Ada Operasi Intelijen Bersandi SS untuk Hancurkan Parpol

JAKARTA- Menjelang pemilihan umum
(Pemilu) 2014, kondisi politik di Indonesia
mulai memanas. Sejumlah partai politik
terus berupaya membangun citra, demi
mendongkrak elektabilitas partai.
Tapi, tak hanya berupaya memoles citra,
sejumlah partai politik juga menyerang
partai politik lain, untuk menjatuhkan
citra. Hal itu, terlihat dari banyaknya kader
partai politik besar yang terseret kasus
korupsi.
Menurut Wakil Bendahara Umum
(Wabendum) Golkar, Bambang Soesatyo,
ada selentingan rumor yang menyatakan,
saat ini ada operasi intelijen bersandi SS
yang tengah dijalankan kelompok tertentu.
Operasi itu dilakukan dengan cara
menghembuskan kasus korupsi yang
melibatkan kader partai politik. Tujuannya
agar elektabilitas lawan politiknya
menurun.
"Operasi sandi SS ini dijalankan kepada
lawan politiknya untuk menyamakan skor
keterpurukan (partai yang sedang
terpuruk)," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet itu, usai diskusi 'Distrust Rakyat
Pada Partai Politik: Proyeksi Pemilu 2014'
di Center for Dialogue and Cooperation
among Civilizations (CDCC), Jakarta, Rabu
(20/2/2013).
Bamsoet menjelaskan, operasi SS ini
sendiri sudah terbukti ketika Partai
Demokrat dihantam kasus korupsi dan
membuat elektabilitas diberbagai lembaga
survei menurun. Terakhir, kata dia, kasus
suap impor daging sapi yang melibatkan
mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Kasus itupun secara tidak langsung
mengancam elektabilitas PKS.
"Banyaknya partai yang tersandung kasus
itu akan semakin mencoret citra partai di
mata masyarakat dan secara tidak
langsung akan berimbas pada partisipasi
masyarakat dalam Pemilu," jelasnya.
Selain itu, kata Bambang, kasus korupsi
juga digunakan sejumlah politisi sebagai
alat untuk menghancurkan lawan politiknya
dengan membentuk stigma buruk. "Stigma
jelek terlibat dalam korupsi sama seperti
stigma 'kontrarevolusi di masa demokrasi
terpimpin dan stigma 'terlibat PKI' di masa
orde baru," tambahnya.
Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan
memang kasus yang menjerat politikus
tidak bisa digeneralisasi langsung kepada
parpol secara kelembagaan. Tapi, opini
publik berkata yang sebaliknya. Satu orang
korupsi maka satu partai merasakan
akibatnya.
(ugo)

Sumber:m.okezone.com/read/2013/02/20/339/764978