Kecuali di Aceh, Jokowi-JK Bakal Larang Syariat Islam

JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan.

"Aceh pengecualian (boleh ada syariat Islam) karena Aceh daerah khusus," kata Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/6).

Trimedya menyatakan Jokowi-JK memahami keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Islam. Karenanya, tidak akan larangan perda baru di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. "Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta," ujarnya.

Selain Aceh, PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan. Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. "Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final," ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.

Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.

"Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-kotakan masyarakat," kata anggota Komisi III DPR itu.

Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dia menyatakan pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyampaikan sosialisai ke berbagai kepala daerah tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. "Bagi PDIP Pancasila sudah final," ujarnya.

Sumber: http://m.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/04/n6n15d-kecuali-di-aceh-jokowijk-bakal-larang-syariat-islam

Posted via Blogaway

Keinginan PDI-P Memata-matai Khatib dinilai Posisikan jadi Musuh Umat Islam

Sikap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang hendak memata-matai para khatib Jumat dinilai tindakan inkonstitusional dan telah memposisikan sebagai partai yang ingin memusuhi umat Islam.

“PDIP telah memosisikan diri sebagai musuh Islam dan kaum Muslimin,” demikian disampaikan Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin (MMI), Irfan S. Awwas dalam sebuah pernyataan hari Jumat (30/05/2014) menanggapi rencana tim sukses (Timses) Jokowi-Jusuf Kalla dari PDI Perjuangan yang akan menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid dan mengawasi setiap khotbah yang ada.

Menurut Irfan, rencana PDI tersebut menunjukan ketakutan bahwa calon presiden (Capres) yang diangkat oleh Megawati disebut takut kalah melihat fenomena masyarakat yang ragu pasangan Jokowi-JK.

Di sisi lain, sikap PDI-P ini seharusnya menjadi tantangan para khatib melihat arogansi PDI-P sebelum berkuasa.

“Bagi para khatib kasak-kusuk PDI-P ini sebagai tes uji nyali, beranikah mereka berterus terang tentang kebenaran? Bagi umat Islam, jangan lagi beri kesempatan bagi PDIP-P berkuasa, karena belum berkuasa saja sikapnya sudah otoriter. Sebelum ini, saat Megawati berkuasa, Indonesia dijadikan negeri premanisme, aset negara dijual dan masyarakat dimotivasi melakukan segala hal yang diharamkan agama,” ujar Irfan.

Sebelumnya anggota Tim Sukses (Timses) Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari di sebua media mengatakan, memang kader partai yang Muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.

Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam.

Eva mengatakan, salah satu yang sudah menginstruksikan itu adalah PDC PDIP Jakarta Timur.

“Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif,” kata Eva kepada situs RMOL, Jumat (30/05/2014).*

Sumber: www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/05/31/22434/keinginan-pdi-memata-matai-khatib-jumat-dinilai-memposisikan-musuh-umat-islam.html

Posted via Blogaway